Maaf, Anda mengaktifkan Adblock pada browser anda!
Atau anda tidak mengaktifkan Javascript![ ? ]
Situs Promosi Arsitektur

Situs Promosi Arsitektur

Tampilkan produk Anda di sini. More »

Inovasi terbaru

Inovasi terbaru

Setiap hari ada inovasi baru More »

Asuransi Jiwa Indonesia

Asuransi Jiwa Indonesia

Banyak perusahaan asuransi menawarkan produk-produk unggulan. Pilihlah yang paling sesuai kebutuhan Anda More »

Kontraktor di Bogor

Kontraktor di Bogor

Kontraktor rumah mewah More »

Selamatkan bumi dari pemanasan global dan penebangan liar

Selamatkan bumi dari pemanasan global dan penebangan liar

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Category Archives: Teori dan konsep arsi

Pengenalan software arsitektur digital

PENGANTAR PENGENALAN SOFTWARE ARSITEKTUR

 


Pembicaraan mengenai arsitektur dijital tidak akan pernah terlepas dari teknologi komputer, baik mengenai perangkat keras (hardware), maupun perangkat lunak (software). Software memegang peranan yang sangat penting dalam dunia arsitektur dijital. Software merupakan sebuah alat atau tools yang membantu pekerjaan arsitek dalam proses perancangan dengan teknologi dijital. Dalam hal ini, fungsi software dapat dikelompokkan menjadi 3 :

Penggalian ide/ gagasan
Proses disain selalu diawali dengan penggalian gagasan awal dari arsitek sebagai cikal bakal disain yang kemudian dikembangkan dan ditransformasikan menjadi sebuah desain.Dari inspirasi, dikembangkan menjadi eksplorasi. Tiap arsitek mempunyai cara-cara tersendiri dalam menggali ide/ gagasan awal ini. Dalam dunia dijital, ada istilah digital thinking dimana teknologi dijital telah merambah hingga proses eksplorasi ide/ gagasan. Dengan demikian, beberapa softwarepun bermunculan untuk memudahkan sang arsitek mengeksplorasi ide-ide gagasannya.

Anyone with a dream and a computer can draw floor plans, house elevations, and 3D pictures using these easy home design software programs. All of these programs are affordable, and some are even free.

Zaha Hadid termasuk salah satu contoh arsitek yang mengeksplorasi ide dan gagasan awal dengan bantuan teknologi dijital. Dalam sebuah film, digambarkan bagaimana seorang Zaha hadid memulainya dengan memecah kotak-kotak kemudian menyusunnya secara acak dalam beberapa fase, melakukan proses dekonstruksi, kemudian menatanya kembali, hingga akhirnya memperoleh sebuah bentuk sesuai dengan yang diinginkannya. Dengan cara kerja yang demikian, Zaha hadid pun memperoleh gelar sebagai salah seorang Diva dalam arsitektur dijital.

Analisis dan simulasi
Program planning arsitektur tidak dapat dilepaskan dengan beberapa aspek untuk mewujudkan desain yang berkualitas. Aspek kenyamanan thermal, lighting, penghawaan, sistem struktur, maupun utilitas merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam desain. Dalam hal ini, software dapat membantu arsitek untuk menganalisis aspek-aspek tersebut melalui simulasi berdasarkan data-data di lapangan dan mampu memberikan hasil dan prediksi yang tepat/presisi. Beberapa contoh software yang sering digunakan diantaranya adalah Ecotect, Pshyco Chart, SAP, Flovent, dan lain-lain.

· Finishing product Bagian akhir dari proses perancangan arsitektur adalah mempresentasikan ide dan konsep rancangan dalam bentuk gambar pra rancangan, baik 2Dmaupun 3D. Saat ini, hamper semua produk desain arsitektur dipresentasikan dalam bentuk dijital yang dengan kehebatannya mampu menampilkan gambar yang terkesan nyata. Bahkan berbagai macam perusahaan saling berlomba-lomba untuk menciptakan dan mengembangkan software yang memudahkan arsitek dalam mewujudkan rancangannya. Beberapa contoh software yang cukup terkenal diantaranya : 3Ds Max, Archi CAD, Sketch Up, dan lain-lain.

Selain 3 fungsi diatas, beberapa software juga mempunyai peran dalam proses publikasi desain arsitektur. Perkembangan teknologi internet yang telah melampaui batas ruang dan waktu menjadikan arsitek dengan mudah mempublikasikan karyanya ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Komunikasi dengan klien yang dulunya harus melalui the real space atau bertatap muka secara langsung kini dapat digantikan melalui dunia virtual, baik email, teleconference, maupun dunia 3G. Software juga mampu menjadi pengolah dan penyimpan data-data yang diperlukan arsitek sesuai dengan kebutuhannya, seperti estimasi anggaran, jadwal pelaksanaan proyek, pemetaan site/kawasan, dan lain-lain. Dengan adanya software, arsitek akan lebih mudah membuat database terkait dengan proyek yang dijalaninya. Dengan melihat fungsi dari berbagai macam software diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa peran software dalam arsitektur dijital sangat penting, karena dapat mencakup seluruh proses desain. Akan tetapi, saat ini yang paling mendominasi adalah software-software yang berfungsi dalam proses finishing product. Untuk software-software dalam proses analisis, sudah mulai banyak digunakan namun belum secara menyeluruh. Adapun dalam proses eksplorasi desain, masih sedikit sekali arsitek yang mulai menggunakannya. sehingga, dapat dikatakan bahwa pada masa transisi menuju era dijital ini, masih terjadi percampuran teknik dalam proses desain. Pada fase tertentu sudah menggunakan teknologi dijital, namun pada fase tertentu masih bertahan dengan teknik manual. KSP

Sekilas arsitektur lansekap

Sejarah Arsitektur Lansekap
 Mendengar kata arsitektur lansekap, imajinasi akan langsung mengkaitkan dengan taman, kawasan yang luas dengan sistem drainase dan aneka atribut pertamanan.Namun ternyata lansekap memiliki konten yang lebih luas.

Kata landscape terdiri dari dua kata pembentuk: land yang artinya lahan dan scape yang berarti pemandangan. Asal  kata Landscape didalam pengertian bahasa inggris modern lebih cenderung mengandung pengertian ;Hasil akhir dari bentuk potongan topografi.
Didalam bahasa Inggris purba dan ke-sinoniman batasan kata “landscape”mempunyai arti Wilayah/Region ,

 

sekitar Abad 17 Kata ini menjadi batasan dalam Ruang lingkup Lukisan, mengandung pengertian tentang menerangkan suatu pemandangan yang ideal dari suatu kawasan,
Kemudian Abad 18 kata ini memasuki Ruang Lingkup Perancang ( designer)dan Abad 19 kata ini di adopsi oleh Ahli Ilmu Bumi( geographical).

Jadi sebelum kata ini digunakan sebagai gelar dari profesi , kata ini mengandung banyak konotasi / interprestasi didalamnya, Bila kita menyebut kata “LANSEKAP” yang terjadi didalam imajinasi kita akan mengingat tentang wilayah, kita melihat dari mata seorang pelukis, kita menyiapkan disain, kita membatasi dalam ruang lingkup geografi.

Sejarah Dan Teori
Sejarah dan teori dari Arsitektur Lansekap keduanya sangat terkait sebab kita memerlukan teori terlebih dahulu sebagai subjek sebelum dapat menentukan dan menulis sejarah.
Kata Landscape Architecture pertama kali diusung oleh Gilbert Lang Meason tahun 1828,terdapat dalam THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF THE GREAT PAINTERS OF ITALY, dan Frederick Law Olmstead tahun1858 merupakan orang pertama yang mengadopsi Arsitek Lansekap Sebagai title keProfesian , dan Olmsted adalah seorang yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pengarang buku, dan merupakan seorang pengikut dari Loudon yang menulis tentang sejarah perancangan taman.

Awalnya
Penataan taman mempunyai sejarah yang panjang tetapi diperlakukan sebagai sesuatu yang penting sebelum abad 17 Vitruvius dalam ulasan hanya menyentuh subjek tetapi hanya sebagian kecil yaitu dengan menempatkan hortikultura pada dinding pembatas kota.
John evelyn menulis tentang taman tetapi tidak mempublikasikan pekerjaan tersebut kepada public selama hidupnya,
Stephen Switzer pada tahun 1715 menulis dalam bukunya 1 Bab tentang sejarah perkembangan taman.
Walpole sangat bijaksana tetapi mengalami salah arah dalam esai sejarah taman yang ditulisnya pada tahun 1770.
Loudon menambahkan illustrasi sejarah taman pada ensiklopedia taman padatahun 1822.
pada abad ke 20 barulah sejarah taman secara utuh memperlihatkan diri.

Olmsted merupakan orang pertama yang mengadopsi arstek lansekap sebagai gelar profesi meskipun ia tidak menetapkan batasannya.

Patrick geddes yang merupakan penduduk inggris pertama yang menamakan dirinya seorang arsitek lansekap dan dia sangat terinspirasi olehOlmsted dan repton.

Geddes berkomentar

“City improvers, like the gardeners from whom they develop, fall into two broadly contrasted scholl, which are really, just as in gardening itself, the formal and the naturalistic”
( geddes, City development, Edinburgh 1904).

Itu membuktikan bahwa geddes melihat keterkaitan antara disain taman, taman umum (Public Park) dan perencanaan kota ,hal ini tertulis dalam bukunya “cities in evolution”, salah satu buku yang berpengaruh pada abad ke 20.
Lewis Mumford dan Christopher Tunnard mengikuti jejak pemikiran dari geddes.

NormanT.Newton merupakan penulis pertama tentang sejarah taman secara lengkap didalam bukunya “Design On The Land:The development of landscape architecture”(Belknap Press 1971)

Kemudian pada tahun 1973 George.B.Tobey,Profesor arsitektur lansekap dari Universitas Ohio ,mengikuti jejak Newton dengan menulis sejarah tentang Arsitektur Lansekap .Dimulai dari 5.000.000.000 BC, melewati pembangunan dari pertanian dan kota terhadap disain taman,Taman Publik (Parks) dan taman kota.

Geoffrey dan Susan Jellicoe didalam “landscape Of Man”( Thames & Hudson Press ) mempergunakan konsepsi yang sama mengenai arsitektur lansekap.
Geoffrey bertanggung jawab untuk tulisan dan denah rencana, sedangkan susan pada pengumpulan foto dan riset illustrasi.
Permasalahan yang berhubungan dengan semua sejarah tentang seni perkembangan disain taman ini sudah tidak ada lagi bukti-bukti keberadaannya, banyak hanya berdasarkan perkiraan yang menjadi bahan dalam menyingkapi hal tersebut.

Standar Edinburgh bagi perancangan perkotaan – dimensi kota

The Edinburgh Standards for Urban Design – City Wide Dimension

Dalam buku The Edinburgh Standards for Urban Design terdapat pembahasan tentang City Wide Dimension yang terbagi menjadi 5 point, yaitu:

1. INTEGRASI PENGEMBANGAN BARU DAN KONTRIBUSI UNTUK KEKHASAN (INTEGRATE NEW DEVELOPMENT AND CONTRIBUTE TO DISTINCTIVENESS)

Mengidentifikasi peran situs dalam struktur perkotaan dengan rancangan baru yang besar ke dalam struktur kota dan memastikan bahwa perkembangan baru menekankan, mempertahankan atau meningkatkan identitas Kota.

Komponen-komponen kunci di struktur perkotaan Edinburgh adalah:

a. Topografi dan Situasi alami, yakni:
-pemandangan alam dan perbukitan
-tepian pantai, tepian sungai, dan kanal
-Lembah, dll

b. Gerbang kota dan jalur arteri (akses utama) mampu memberikan:
-Pesan visual karakter kota
-Pesan visual citra kota
-Identitas kota.

c. Situs warisan sejarah, meliputi:
-Struktur parsial yang khas
-Pola bangunan
-Bentang kota (townscape)
-Karakter khusus

e.Bentuk bangunan (garis langit dan grafik alam) dan landmark

Tantangan dan Peluang Pengembangan Wilayah

Jenis perkembangan membutuhkan Pendekatan desain yang cermat yakni:

■ terletak pada atau di sepanjang tepi jalur hijau, pada gerbang pintu masuk, sepanjang jalan utama atau jalur utama lainnya yang bersifat linier

■ dekat atau di dalam area utama transisi antara satu jenis tepi dan lainnya, misalnya pengembangan dekat dengan membuka ruang antara daerah perumahan dan daerah pusat, sekitar desa, antara satu daerah penunjukan lansekap dan lain, dalam atau dekat dengan Kawasan Konservasi

■ di bidang perubahan strategis, misalnya daerah regenerasi, konsentrasi tua industri dan gudang, besar lembaga, transportasi Persimpangan dll

■ mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ruang publik kota dan ruang hijau

2. KONTEKS dan PANDANGAN KOTA (CITY WIDE VIEWS AND CONTEXT)

Edinburgh mengajak kita untuk memakai pemandangan terbaik dari setiap sudut kota. Perancangan ini dapat mempengaruhi pandangan landmark, skyline dan pola tradisional perkotaan. Ini adalah bagian integral dari struktur dan identitas kota, sejarah, perkotaan dan karakter arsitektur.

Masalah penting yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan pandangan kota (city wide views) adalah:

■ Bentukan massa bangunan dan tinggi bangunan yang ada di perkotaan

■ Lokasi bangunan bersejarah, kawasan konservasi, atau dll

■ visibilitas dari setiap kunci atau incidental sudut pandang

■ Titik fokus ke pemandangan utama kota landmark dan siluet

3. MENETAPKAN TEPIAN KOTA (DEFINE CITY EDGES)

Pengaturan untuk tepi-tepi kota dapat ditingkatkan melalui perkembangan baru yaitu dengan menyediakan pembauran dan kontinuitas visual dari perkotaan ke daerah pedesaan .

Menetetapkan tepi & pengaturan kota tepi dapat didefinisikan dan ditingkatkan dalam berbagai cara yaitu:

■ Jalur hutan kota

■ Struktural penyangga lansekap

■ Kepadatan pemukiman sedang atau tinggi dihubungkan dengan zona lanskap

■ Variasi dan pemandangan massa atap yang rusak (umumnya maksimal tiga lantai untuk sifat bangunan)

■ Rute taman atau tempat untuk jalan setapak, jalur sepeda dan jalur kendali di pantai, sungai, dan tepi kanal.

4. BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN CITRA dan KEJELIAN (AIM TO IMPROVE IMAGE AND LEGIBILITY)

Edinburgh membangun sebuah akses baru dari pintu gerbang utama sebuah kota dengan pemandangan khas dari kota tersebut untuk meningkatkan citra (image) dari kota tersebut. Karena apabila pembangunan disekitar pintu gerbang masuk disuguhkan dengan pembangunan kualitas rendah, maka itu dapat mencerminkan bagaimana citra pusat kota tersebut.

Akses utama akan memberikan cerita pengenalan menuju ke pusat kota melalui serangkaian zona yang terkait. Disamping itu rute-rute ini harus simpatik (memberi karakter) untuk penikmatnya.

5. MEMPERKUAT DAN MEMPERPANJANG JARINGAN RUANG HIJAU DAN MASYARAKAT (STRENGTHEN AND EXTEND THE NETWORK OF GREEN AND CIVIC SPACES)

Memperkuat jaringan ruang terbuka hijau yang Stategis dengan mengambil setiap kesempatan harus diambil untuk:

■ menciptakan ruang terbuka baru dan jaringan ke ruang hijau

■ memperkuat dan meningkatkan hubungan antara yang sudah ada dan perkembangan baru

■ memperluas jaringan jalur sepeda dan jalan setapak

■ memastikan perkembangan baru tidak membahayakan ruang terbuka yang ada serta terpisah dari kawasan pelestarian alam

Sumber:
The Edinburgh Standards for Urban Design, 2003

Perencanaan fisik pembangunan

Perencanaan Fisik Pembangunan
Perencanaan fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisik. Proses perencanaan fisik pembangunan harus melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang pemilihan umum langsung oleh rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih dibutuhkan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks.
1. Skema proses perencanaan

diagram-planning

2. Tata Ruang & Lingkungan
Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
a. Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di bidang tat ruang dan lingkungan.
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Tata Ruang dan Lingkungan yang serasi.
c. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan.
d. Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan sub bidang Tata Ruang dan Lingkungan.
e. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Wilayah pembangunan
Wilayah mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
a. Membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok di Sub Budang Prasarana Wilayah
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang Prasarana Wilayah
c. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan PU, Perumahan dan Perhubungan.
d. Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan Sub Bidang Prasarana Wilayah.
e. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada aasan sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Peran Perencanaan dalam 4 lingkup :
Lingkup Nasional
Lingkup Regional
Lingkup Lokal
Lingkup Sektor Swasta
a. Lingkup Nasional
Kewenangan semua instansi di tingkat pemerintah pusat berada dalam lingkup kepentingan secara sektoral.
Departemen-departemen yang berkaitan langsung dengan perencanaan fisik khususnya terkait dengan pengembangan wilayah antara lain adalah :
1. Dept. Pekerjaan Umum
2. Dept. Perhubungan
3. Dept. Perindustrian
4. Dept. Pertanian
5. Dept. Pertambangan
6. Energi, Dept. Nakertrans.
Dalam hubungan ini peranan Bappenas dengan sendirinya juga sangat penting. Perencanaan fisik pada tingkat nasional umumnya tidak mempertimbangkan distribusi kegiatan tata ruang secara spesifik dan mendetail. Tetapi terbatas pada penggarisan kebijaksanaan umum dan kriteria administrasi pelaksanaannya.
Misalnya:
Suatu program subsidi untuk pembangunan perumahan atau program perbaikan kampung pada tingkat nasional tidak akan dibahas secara terperinci dan tidak membahas dampak spesifik program ini pada suatu daerah. Yang dibicarakan dalam lingkup nasional ini hanyalah, daerah atau kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan studi kelayakan dalam skala yang luas.
Jadi pemilihan dan penentuan daerah untuk pembangunan perumahan tadi secara spesifik menjadi wewenang lagi dari pemerintaan tingkat lokal. Meskipun rencana pembangunan nasional tidak dapat secara langsung menjabarkan perencanan fisik dalam tingkat lokal tetapi sering kali bahwa program pembangunan tingkat nasional sangat mempengaruhi program pembangunan yang disusun oleh tingkat lokal.
Sebagai contoh, ketidaksingkronan program pendanaan antara APBD dan APBN, yang sering mengakibatkan kepincangan pelaksanaan suatu program pembangunan fisik, misalnya; bongkar pasang untuk rehabilitasi jaringan utilitas kota.

b. Lingkup Regional
Instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkatan regional di Indonesia adalah Pemda Tingkat I, disamping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal (kantor wilayah).
Contoh; Dinas PU Propinsi, DLLAJR, Kanwil-kanwil. Sedang badan yang mengkoordinasikannya adalah Bappeda Tk. I di setiap provinsi.
Walaupun perencanaan ditingkat kota dan kabupaten konsisten sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah digariskan diatas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai kewenangan mengurus perencanaan wilayahnya sendiri.
Yang penting dalam hal ini pengertian timbal balik, koordinatif. Contoh, misalnya ada perencanaan fisik pembangunan pendidikan tinggi di suatu kota, untuk hal ini, selain dilandasi oleh kepentingan pendidikan pada tingkat nasional juga perlu dipikirkan implikasi serta dampaknya terhadap perkembangan daerah tingkat II dimana perguruan tinggi tersebut dialokasikan.
Masalah yang sering mennyulitkan adalah koordinasi pembangunan fisik apabila berbatasan dengan kota atau wilayah lain. Ada instansi khusus lainnya yang cukup berperan dalam perencanaan tingkat regional misalnya otorita atau proyek khusus.
Contoh otorita Batam, Otorita proyek jatiluhur, DAS.

c. Lingkup Lokal
Penanganan perencanaan pembangunan ditingkat local seperti Kodya atau kabupaten ini biasanya dibebankan pada dinas-dinas. contoh: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas PDAM.
Koordinasi perencanaan berdasarkan Kepres No.27 tahun 1980 dilakukan oleh BAPPEDA Tk.II.
Saat ini perlu diakui bahwa sering terjadi kesulitan koordinasi perencanaan. Masalah ini semakin dirasakan apabila menyangkut dinas-dinas eksekutif daerah dengan dinas-dinas vertikal. Di Amerika dan Eropa sejak 20 tahun terakhir telah mengembangkan badan-badan khusus darai pemerintah kota untuk menangani program mota tertentu, seperti program peremajaan kota (urban renewal programmes). Badan otorita ini diberi wewenang khusus untuk menangani pengaturan kembali perencanaan fisik terperinci bagian-bagian kota.

d. Lingkup Swasta
Lingkup kegiatan perencanaan oleh swasta di Indonesia semula memang hanya terbatas pada skalanya seperti pada perencanaan perumahan, jaringan utiliyas, pusat perbelanjaan dll. Dewasa ini lingkup skalanya sudah luas dan hampir tidak terbatas. Badan-badan usaha konsultan swasta yang menjamur adalah indikasi keterlibatan swasta yang makin meluas. Semakin luasnya lingkup swasta didasari pada berkembangnya tuntutan layanan yang semakin luas dan profesionalisme.
Kewenangan pihak swasta yang semakin positif menjadi indikator untuk memicu diri bagi Instansi pemerinta maupun BUMN. Persaingan yang muncul menjadi tolok ukur bagi tiap-tiap kompetitor (swasta dan pemerintah) dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan/produk. Pihak swasta terkecil adalah individu atau perorangan. Peran individu juga sangat berpengaruh terhadap pola perencanaan pembangunan secara keseluruhan.
Contoh apabila seseorang membuat rumah maka ia selayaknya membuat perencanaan fisik rumahnya dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Taat pada peraturan bangunan, aturan zoning, perizinan (IMB) dan sebaginya. Kepentingannya dalam membangun harus singkron dengan kepentingan lingkungan disekitarnya, tataran lokal hingga pada tataran yang lebih luas.

Resume
Perencanaan fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisik. Proses perencanaan fisik pembangunan harus melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang pemilihan umum langsung oleh rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih dibutuhkan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks.
Yang menjadi gagasan dalam perencanaan fisik pembangunan ini adalah Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu dalam hal untuk pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara yang sudah maju maupun negara yang masih berkembang.

Sumber :
http://exzanu.blogspot.com/2013/02/perencanaan-fisik-pembangunan.htm

Aspek perencanaan kota

Article

Kota memerlukan energi dalam setiap proses kegiatannya, seperti: transportasi, industri, komersial, infrastruktur, permukiman, dll. Kota “mengumpulkan” sekaligus melepaskan energi ke lingkungan yang dalam beberapa hal menciptakan tekanan yang besar terhadap lingkungan dan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Jika terdapat model pemanfaatan energi, kota-kota memiliki tingkat konsumsi energi dibandingkan perdesaan. Dalam konsep ecological footprint, kota memiliki footprint yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Ecological footprint merupakan istilah untuk melihat konsumsi rata-rata warga kota yang dikonversikan ke dalam lahan produktif, termasuk dalam hal energi. Urbanisasi merupakan proses yang memerlukan asupan energi yang cukup besar.

Konsumsi energi cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, kegiatan, dan luasnya kawasan perkotaan. Dengan tingginya harga minyak dunia, keperluan energi sebagian besar penduduk perkotaan semakin sulit dipenuhi, terutama bagi mereka yang berpendapat rendah. Saat ini kita disuguhi dengan pemandangan semakin tingginya antrian warga kota untuk mendapatkan minyak tanah keperluan sehari-hari. Semakin menurunnya produksi minyak dalam negeri dan tingginya harga minyak dunia, kota-kota di Indonesia mengalami kondisi yang disebut sebagai “krisis energi”. Sayangnya, kota-kota kita tidak siap dengan kondisi krisis ini. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana perencanaan kota dapat berkontribusi dalam menghadapi krisis energi.

Pendahuluan

Harga minyak dunia jelas memberikan tekanan terhadap kelangsungan sumber energi kota-kota di Indonesia. Antara tahun 1947 – 2007, telah terjadi dua kali shock dalam harga minyak dunia, yaitu periode 1979 – 1981 dan periode 2001 – 2007. Pada tahun awal tahun 2008, harga minyak dunia telah menyentuh angka US$ 110 yang jelas memberikan tekanan terhadap APBN. Di antara dua periode tersebut, periode terakhir yang paling memberatkan. Pada periode yang pertama Indonesia masih memproduksi minyak bumi dan termasuk ke dalam Negara-negara APEC. Bonanza minyak menyebabkan pemerintah memiliki kelebihan dana untuk pembangunan dalam negeri. Sementara pada periode kedua, Indonesia bukan lagi menjadi ekportir minyak bumi, melainkan telah menjadi net importir. Kondisi ini semakin memberatkan karena lambatnya antisipasi terhadap kekurangan BBM di dalam negeri untuk berbagai keperluan, seperti: pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan industri.

Dalam kondisi yang terdesak tersebut, masyarakat diminta untuk menghemat penggunaan energinya. Isu penggunaan energi di Indonesia yang sangat boros barangkali telah menjadi cerita lama. Tetapi, apabila dicermati secara mendalam, penggunaan energi per kapita masih tergolong sangat rendah. Namun, intensitas energi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Intensitas energi merupakan ukuran efisiensi penggunaan energi berdasarkan kinerja ekonomi suatu negara. Semakin tinggi intensitas energi, berarti harga energi relatif tinggi dibandingkan dengan besaran PDB Negara tersebut. Selain itu, intensitas energi memperlihatkan kemampuan Negara tersebut untuk memanfaatkan energi bagi kegiatan-kegiatan produktif. Intensitas energi yang tinggi memperlihatkan tingginya jumlah energi yang “terbuang” bagi kegiatan-kegiatan non-produktif (ekonomi). Dalam perbandingannya dengan negara lain, intensitas energi di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, sementara konsumsi energi per kapita masih tergolong rendah. Dalam Gambar B, terlihat bahwa negara-negara maju cenderung lebih mampu untuk melakukan menekan intensitas energinya (Jepang, OECD, Amerika Utara, dan Jerman). Padahal, konsumsi energi di Negara-negara tersebut sangat tinggi, terutama untuk menyokong industri di dalam negerinya.

Gambaran situasi di atas memperlihatkan bahwa kota-kota di Indonesia perlu bersiap menghadapi krisis energi, di samping melakukan efisiensi internal dalam pemanfaatan energi. Terutama, kota-kota Indonesia terus-menerus mengalami sprawl yang meluas, tingkat primacy dapat digolongkan cukup besar. Kota-kota di Negara maju, seperti Amerika Serikat telah menerapkan berbagai program sebagai upaya mengatasi krisis energi di negaranya.

Kota-kota di Indonesia: Sebuah Gambaran bagi Pemanfaatan Energinya

Di bawah ini disampaikan berbagai indikator penggunaan energi di perkotaan, di antaranya: fisik, demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Tidak adanya studi yang secara khusus membahas keterkaitan antara karakteristik fisik, demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya kota-kota di Indonesia membuat ulasan di bawah ini sekedar gambaran kasar. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tidak disadari basis data yang memadai dan berkesan terburu-buru.

Dilihat secara demografis, selama dua dekade terakhir, Indonesia mengalami proses urbanisasi yang lebih lambat dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia Tenggara (IGES, 2004). Terdapat pula kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di perdesaan. Seiring dengan penurunan pertumbuhan penduduk nasional, yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk perdesaan yang negatif. Ada dua hal yang memungkinkan hal tersebut: migrasi penduduk ke perkotaan dan perubahan status area perdesaan menjadi perkotaan. Seiring dengan kecenderungan demografi tersebut, persentase penduduk di kota (bukan perkotaan) meningkat hingga mencapai 42 % pada tahun 2000.

Apabila melihat dari perspektif urban metabolism, kota dengan konsentrasi penduduk yang semakin meningkat memerlukan pengelolaan sumber daya yang memperhatikan asupan sumber daya yang dapat diperoleh dari wilayah sekitarnya yang cenderung semakin bertambah. Dalam istilah Mathis Wackernagel dan William Rees (1996), kota dengan asupan sumber daya (energi, lahan, makanan, jasa, dan jasa) memiliki footprint yang luas. Dengan demikian, kota membutuhkan berlangsungnya aktivitas dengan cara mengekspor air, energi, dan pangan dari wilayah sekitarnya. Sementara itu, penggunaannya di kawasan perkotaannya sendiri masih belum efisien. Penggunaan energi makin yang meningkat seiring dengan penambahan konsentrat gas rumah kaca di udara yang berasal dari kegiatan transportasi dan industri. Studi menunjukkan bahwa Jakarta hanya memperoleh udara bersih sebanyak 6 hari dalam setahun (Husein, 2006).

Apabila dicermati dari pertumbuhan ekonomi, terdapat kecenderungan bahwa lonjakan dalam pertumbuhan nasional diikuti oleh fluktuasi dalam pertumbuhan permintaan energi. Data statistik berikut menunjukkan bahwa kota besar dan metropolitan yang merupakan merupakan “mesin” bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada masa krisis mengalami penurunan yang sangat drastis, dan masih tertinggal sampai dengan tahun 2002. Salah satu spekulasi yang dapat dikemukakan adalah terjadinya pemborosan dan produktivitas yang menurun pada kota-kota tersebut. Melihat kepada pola pertumbuhan kota besar dan metropolitan di Indonesia, tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa permintaan konsumsi energi terkonsentrasi di kota-kota besar dan metropolitan.

Gambar C menunjukkan kaitan antara pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan konsumsi energi nasional. Pola grafik antara keduanya menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi energi mengikuti pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, nampak bahwa pada masa krisis 97/98 penurunan PDB jauh lebih drastis dibandingkan dengan penurunan konsumsi energi dan sebaliknya pada masa pemulihan kenaikan konsumsi jauh lebih tinggi daripada kenaikan PDB dan kemudian terjadi lagi penurunan konsumsi energi per kapita sejak 1999 sampai 2003 hingga di bawah angka 1993-1994. Dengan demikian, kota-kota besar dan metropolitan merupakan kota yang mempengaruhi konsumsi energi secara nasional karena dampak yang ditimbulkan oleh fluktuasi perekonomian kota tersebut terhadap konsumsi energi. Kesimpulan ini ditarik melalui analogi bahwa penggerak utama perekonomian sebelum krisis ekonomi adalah kota-kota metropolitan dan besar. Seiring dengan surutnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota tersebut maka pertumbuhan konsumsi energi pun menurun. Kesimpulan ini pun harus disikapi secara berhati-hati karena adanya pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengurangi konsumsi BBM secara nasional. Selama belum terdapat statistik yang memilah konsumsi antara perkotaan dan perdesaan, maka kesimpulan ini sifatnya tentatif.

Pertumbuhan kota yang ke segala arah umumnya terjadi di beberapa perkotaan di Indonesia. Kota-kota tumbuh dengan cepat menciptakan fenomena urban primacy. Kehadiran kota-kota metropolitan merupakan bukti dari terjadinya fenomena tersebut. Indonesia memiliki lima metropolitan dengan kecenderungan pembangunan acak ini (Gardiner dan Gardiner, 2006). Beberapa di antara metropolitan tersebut memiliki daerah pusat yang telah jenuh (Samiaji, 2006) sehingga pembangunan mengarah ke pinggiran, terutama untuk permukiman. Pengembangan kota baru pun dilakukan. Kritik terhadap pola pembangunan berbagai kota baru ini adalah jaraknya yang terlalu dekat dengan kota inti (< 20 km). (Kota baru yang tumbuh ternyata belum mandiri dan masih terikat dengan kota inti yang mendorong perjalanan komuting.) Perjalanan komuting yang dilakukan selama ini memakan biaya yang mahal bagi kelas-kelas pekerja. Dari sudut pandang ekologis, kondisi ini mencerminkan kota yang boros energi dan tidak ramah lingkungan.

Gambar D disamping memperlihatkan pertumbuhan penduduk di metropolitan Jakarta dan sekitarnya lebih condong mengarah ke sepanjang koridor Bogor dan Cianjur (ke selatan). Tercatat pula pada tahun 2005, terdapat 1.026 desa yang dapat dikategorikan sebagai urbanized dan 798 desa yang tetap tergolong rural. Kondisi ini menunjukkan menciptakan kawasan-kawasan pinggiran dengan aktivitas tinggi, seperti kawasan peri-urban. Sementara itu, konsentrasi penduduk tertinggi terletak di kota pusat atau Jakarta karena konsentrasi kegiatan ada di sana. Terdapat kaitan yang tidak menguntungkan antara pembangunan perkotaan dengan pola menyebar dengan jaringan dan layanan transportasi yang buruk, yang mendorong penggunaan kendaraaan pribadi yang tinggi. Kemacetan, tingkat polusi yang tinggi, dan pemborosan energi adalah dampak-dampak merugikan yang ditimbulkan, antara lain oleh kegiatan komuting dan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi. Pola perkembangan fisik perkotaan ini menjadi indikator bahwa kota-kota besar semakin tidak ramah lingkungan.

Kemana Kota-kota Kita akan Melangkah?: Mencermati Kebijakan Energi Nasional di Perkotaan

Salah satu “kegagapan” pemerintah pusat dalam menyikapi krisis energi adalah tidak adanya kebijakan dalam skala kota dan perkotaan yang mampu diterapkan dengan efektif. Padahal, tidak hanya pemerintah pusat yang disibukkan dengan masalah “energi” ini. Saat ini kita menemukan antrian warga kota yang akan memperoleh minyak tanah. Krisis energi ini merupakan “bom waktu” bagi pemerintah kota bagi penciptaan kestabilan ekonomi dan sosial di daerahnya. Keresahan sosial (social unrest) yang meningkat menciptakan biaya-biaya sosial yang barangkali melebihi tanggungan APBN untuk subsidi masyarakat miskin.

Di sini lain, pemerintah kota tidak pernah mandiri dalam pengelolaan energinya. Pengelolaan energi dianggap sebagai urusan bukan wajib dan dalam kenyataannya memang demikian (lihat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Kondisi ini menyebabkan pemerintah kota berkesan wait and see terhadap krisis energi yang tengah berlangsung. Kebijakan yang berkesan saling lepas, tidak terkait satu sama lain, dan kurangnya sosialisasi menyebabkan persoalan energi di perkotaan semakin mengkhawatirkan. Dalam uraian di atas terlihat bahwa kota merupakan salah satu konsumen energi terbesar seiring dengan pertumbuhan demografi dan fisiknya.

Kondisi yang berbeda dapat ditemukan di negara yang lebih maju, seperti Amerika Serikat. Setiap negara negara bagian (state) memiliki kemandirian dalam pengelolaan energinya. Tidak heran, apabila masing-masing negara bagian dan county (setingkat kabupaten/kota) memiliki kebijakan operasional terkait dengan energi, seperti: program efisiensi dan diversifikasi energi, maupun rancangan teknologi inovatif. Program penghematan energi telah diintegrasikan ke dalam sektor-sektor yang selama ini boros terhadap energi, seperti transportasi dan industri. Sebagian besar negara bagian beserta tingkatan di bawahnya memiliki suatu rencana pengembangan energi untuk mengantisipasi krisis energi yang dihadapi. Kondisi yang sangat berbeda dialami di negeri ini yang daerahnya sangat dimanjakan dengan subsidi BBM dan pasokan energi yang diurus oleh satu Badan Usaha Milik Negara (Pertamina).

PP No. 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan pada pasal 7 (4) bahwa urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintah daerah. Namun demikian, urusan tersebut masih berupa pilihan yang artinya tidak wajib dilaksanakan karena disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki oleh daerah. UU ini memberikan penafsiran bahwa daerah tidak perlu susah payah dalam urusan pengelolaan energi.

Terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, memperlihatkan tekad pemerintah untuk menjaga keamanan pasokan dalam negeri yang dicapai melalui pengurangan elatisitas energi lebih kecil dari satu dan meningkatkan penggunaan energi non-fosil. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres No. 1 dan 2 Tahun 2006 untuk mendorong kebijakan energi nasional tersebut pada tingkat daerah, terutama pada penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif, meskipun pada tingkatan penyediaan dan sosialisasi pemanfaatan sumber energi alternatif. Seringkali, daerah kota-kota bukanlah daerah penghasil energi, sehingga ketergantungan terhadap wilayah luarnya sangat tinggi. Pengembangan energi alternatif sangat tepat ditindaklanjuti, terutama dengan pemanfaatan energi dari alam, seperti angin dan matahari.

Dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, secara tegas dinyatakan krisis energi merupakan perhatian bersama dan diatasi melalui kerja sama berbagai pihak, sebagaimana halnya dua Inpres sebelumnya. Pemerintah Daerah dituntut menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Masyarakat juga didorong partisipasinya dalam penyusunan RUED. Secara khusus, dalam bidang ketenagalistrikan, melalui UU No. tentang Ketenagalistrikan, daerah telah sejak semula dituntut untuk menyusun rencana umum ketenagalistrikan di daerahnya. Entah mengapa, tidak banyak daerah yang menindaklanjuti UU tersebut. Tidak hanya itu, kewenangan pemerintah daerah dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 26 UU Energi, yang di antaranya adalah penetapan kebijakan pengelolaan energi di wilayahnya.

Dalam UU Energi pula disebutkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dan meningkatkan energi baru dan energi terbarukan. Pemerintah daerah dapat mendorong investasi dalam kedua bidang tersebut melalui insentif bagi badan usaha yang tertarik dalam bidang tersebut. Laporan Clean Edge (2007) memperlihatkan peluang pasar biofuel di dunia tahun 2006 mencapai 20,5 miliar dollar AS. Beberapa daerah di Indonesia, telah mengembangkan biofuel ini, misalnya di Cirebon dan di Riau. Jelas sekali, kebijakan ini belum menyentuh kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan terbangun. Koordinasi dalam pengembangan energi terbaharukan ini pun masih lemah.

Dalam konteks pengelolaan energi, konservasi energi perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, dan masyarakat. Dengan kewajiban untuk melakukan konservasi energi, pemerintah kota harus turut mendorong penghematan dan efisiensi energi yang berlangsung di dalam industri dan oleh masyarakat, serta memberikan insentif bagi mereka yang berhasil melakukan kegiatan konservasi energi ini. Perangkat kebijakan yang ada di daerah saat ini masih minim dalam kegiatan konservasi ini.Menurut UU Energi pula, penelitian dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan nergi merupakan kewajiban pemerintah daerah. Konteks “penghematan energi” ini yang sedikit mengkhawatirkan karena kota-kota kita masih rendah produktivitas ekonominya. Apabila penghematan dilakukan secara membabi buta, maka akan dikhawatirkan kelangsungan ekonomi kota akan terancam.

Disini terlihat bahwa, kota-kota di Indonesia tidak siap dengan situasi krisis energi yang tengah berlangsung. Padahal, kota termasuk yang paling boros penggunaan energinya karena konsentrasi berbagai kegiatan di dalamnya. Disini diperlukan kebijakan energi yang menyentuh kota sebagai sebuah entitas pengguna energi terbesar di negeri ini dan sangat menentukan.

Kesimpulan: Apa yang Bisa Dilakukan oleh Perencanaan Kota?

Kota memberikan tekanan yang besar terhadap pemanfaatan energi di Indonesia. Kota merupakan konsumen energi yang tinggi di negeri ini, dan dengan demikian sangat mempengaruhi dan dipengaruhi krisis energi nasional yang tengah berlangsung. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan tingkat urbanisasi yang sudah mencapai 40%, pemanfaatan energi di perkotaan menjadi sangat penting untuk ditangani. Tantangan lainnya adalah efisiensi dalam pemanfaatannya, sehingga produktivitas kota-kota tersebut tetap tinggi.

Sayang sekali, bahwa kebijakan nasional tidak menyentuh kota secara eksplisit dalam penanganan krisis energi. Padahal, krisis energi telah menjadi perhatian nasional di tengah naiknya harga minyak mentah dunia. Tidak seperti negara-negara maju, kota telah menjadi bagian terintegrasi dari program-program menyangkut keenergian, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pun, hanya menempatkan pengelolaan energi sebagai wewenang pilihan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mewajibkan daerah-daerah untuk memiliki rencana umum energi daerah yang ditetapkan dengan Perda. Dengan demikian, kota-kota pun perlu menyusun rencana umum tersebut.

Namun, kaitan antara kajian mengenai kota dan pengelolaan energi di Indonesia masih sangat kurang diperhatikan. Permasalahan yang harus dihadapi oleh kota-kota ketika menyusun rencana umum energi daerah adalah basis data yang belum lengkap dan akurat. Hal ini dapat menjadi “rangkaian yang hilang” dalam pengembangan kebijakan pengelolaan energi di daerah. Pengambil kebijakan memerlukan data yang akurat, misalnya, mengenai neraca energi di kota-kota tersebut. Data ini pun menjadi bahan informatif perihal konsumsi energi, seperti pemetaan sosial energi maupun spasialnya. Tentu saja tidak hanya menyangkut energi listrik yang menjadi bagian dari Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD), melainkan keseluruhan energi yang digunakan warga kota.

Menyangkut efisiensi pemanfaatan energi, perlu melihat kaitan konsumsi energi dengan produktivitas ekonomi perkotaan, serta dampak-dampak dari konsumsi yang berlebihan. Dalam pengertian ini, konsumsi energi memang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Perhitungan terhadap ecological footprint, salah satu ukuran yang dapat diterapkan untuk menghitung dampak, dapat menjadi salah satu bagian riset energi ini. Di samping itu, studi mengenai konsumsi energi oleh berbagai sektor dapat memperlihatkan sektor-sektor mana yang masih dapat ditekan konsumsi energinya.

Kebijakan dan pedoman yang dapat dikembangkan tidak hanya menyangkut energi per se, melainkan telah memperlihatkan kaitannya dengan sektor-sektor pengguna energi, seperti perumahan, industri, komersial, dan transportasi. Tata ruang kota, meskipun bukan pengguna energi secara langsung, turut mempengaruhi pemanfaatan energi di perkotaan. Tingkat kekompakkan (compactness) suatu kota jelas memberikan sumbangan terhadap tingkat konsumsi energi energi karena meminimalkan pergerakan komuting dan penyediaan infrastruktur. Melihat perluasan fisik kota-kota besar yang tidak terkendali memperlihatkan tingkat konsumsi energi yang semakin sulit untuk ditekan.

Sudah saatnya, kita memiliki perencanaan kota yang terintegrasi dengan perencanaan energi. Terlebih dengan semakin mengkhawatirkannya dampak-dampak dari krisis energi di perkotaan kita.

2008 © Gede Budi Suprayoga

Bio

Vashtu, konsep dasar kuno

kamadhatu
Vashtu .

<background=”http: archipeddy.com=”” pic=”” arsirars.gif”=””>

Bebnerapa prinsip dasar menyumbangkan pengetahuan ,yang dikenal sebagai Vastu Veda. Karakter khusus dari setiap proyek, seperti uraian berikut ini, dirancang dengan memperhatikan faktor psikologi, lingkungan, dan keluarga pengguna bangunan.

1. Lokasi bangunan dalam tapak, meliputi pencapaian, dan jalur penyaluran utilitas;

2. Orientasi dari bangunan terhadap matahari dan lingkungan;

3. Pengaturan tata-ruang, pintu dan jendela;

4. Dimensi bangunan;

5. Warna, tekstur, ornamen bangunan dan lingkungannya. .